Pendidikan Gratis? Bagaimana Mewujudkannya?

Suatu ketika terbesit dalam pikiran saya, mungkinkah pendidikan gratis? Kegamangan ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa biaya pendidikan sekarang luar biasa mahal. Bagaimana mungkin orang yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengenyam pendidikan yang layak. Saya sangat yakin bahwa sebenarnya banyak anak-anak cerdas dan luar biasa yang memiliki kemampuan dan kemauan akademis diatas rata-rata tetapi kurang beruntung, tidak terakomodasi dalam industri ini.

Industri? Iya. Industri dalam bidang pendidikan. Pendidikan sekarang ini sudah bersifat komersil. Artinya ada hitung-hitungan bisnis disini. Pendidikan berjalan atas dasar pertimbangan untung-rugi. Dengan pola yang sama antara satu institusi pendidikan dan institusi pendidikan yang lain dalam suatu cakupan negara khan itu apa namanya kalau bukan industri pendidikan.

Bercermin dari kondisi ini, tentunya kita tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam penjara ini. Pertanyaan di kalimat pertama esai ini mungkin harus lebih dipikirkan kembali bagaimana mewujudkannya. Ada beberapa hipotesa yang tentunya harus diuji dan dicoba kebenarannya.

Pertama, dari sisi internal institusi pendidikan, dalam artian institusi pendidikan harus dapat merebut kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat yang saya maksud disini adalah seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintahan dengan badan-badan dan kantor-kantornya dan juga dari pihak swasta. Dengan kerjasama yang saling menguntungkan pendidikan gratis bukan hal yang mustahil. Bentuk kerjasamanya bisa beragam, misalnya dengan mempercayakan riset pada institusi pendidikan, sharing dalam hal perekrutan tenaga kerja, atau bahkan kontrak kerja karyawan bagi mahasiswa atau sebaliknya kontrak kerja mahasiswa untuk karyawan. Tidak hanya gratis, tetapi mahasiswa juga mendapat mendapatkan imbalan berupa gaji atau bentuk imbalan lainnya.

Kedua, dari sisi eksternal dalam hal ini pemerintah. Pemerintah bertanggung-jawab menyelenggarakan pendidikan gratis. Tidak hanya sampai pada pendidikan dasar, tetapi juga terhadap pendidikan tinggi. Kita boleh sedikit lega, rintisan konsep ini sudah mulai diterapkan di pendidikan dasar. Namun sayang, tidak demikian dengan pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Masih jauh panggang dari api. Bagaimanapun, Pemerintah harus lebih banyak memperhatikan hal ini karena, menyelenggaran pendidikan yang baik bagi warga negaranya merupakan kewajiban pemerintah.

Pemerintah? Dari mana dananya? Tentu bisa. Efek multipli dari hasil kerjasama pemerintah dengan institusi pendidikan yang kemudian memberikan banyak kontribusi pada kemajuan badan usaha milik negara. Pada gilirannya akan menciptakan nilai tambah bagi badan komersil milik pemerintah tersebut. Pertambahan nilai ini yang kemudian nantinya sebagian porsinya dapat dialokasikan untuk mendanai pendidikan.

Penerimaan sektor pajak juga merupakan sumber utama pendaan pemerintah. Banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah terhadap sektor ini. Mulai dari berbelit-belitnya proses pelaporan pajak, kongkalikong oknum pajak dengan wajib pajak, hingga ketidak-transparanan peruntukan yang kemudian mencederai kepercayaan masyarakat akan badan pemerintah ini. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tidak akan bisa optimal bila tiga permasalahan utama ini tidak segera diatasi. Bila transparansi ada, saya rasa orang tidak akan segan-segan membayar pajak, bahkan bila perlu bukan tidak mungkin membayar jauh lebih besar dari kewajiban pajaknya. Tentunya karena mereka sadar bahwa sumbangsih mereka memberikan nilai tambah yang berarti bagi bangsa dan negara melalui pendidikan.

Melalui esai ini saya ingin mencoba menggugah hati setiap orang untuk berlaku dan memposisikan diri sebagaimana seharusnya sesuai dengan profesi masing-masing. Diskusi dan komentar lebih lanjut sangat saya harapkan tercapai mediasi yang baik demi terjawabnya pertanyaan seputar pendidikan tersebut.